Bagaimana Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia? - Hallo guys, pada kesempatan kali ini admin akan mencoba memberikan sedikit informasi mengenai kedudukan dan fungsi dpr dalam pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia menurut uud nri tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, yuk langsung saja simak pembahasannya.
 |
Bagaimana Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia? |
Salah satu pertanyaan terkait bagaimana kedudukan dan fungsi dpr dalam pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia menurut uud nri tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen ini adalah mereka para Mahasiswa/i yang saat ini sedang mengikuti perkuliah secara online di rumah. Bagi anda yang saat ini sedang mencari jawaban terkait pertanyaan di atas, maka anda akan mengetahui jawabannya pada pembahasan di bawah ini.
Bagaimana Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen?
Sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan dan sekaligus fungsi dalam pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yaitu diantaranya mulai dari kedudukan DPR dan fungsi DPR dalam pembentukan Undang-Undang.
DPR memiliki kedudukan yaitu sebagai lembaga legislatif atau badan pembuat Undang-Undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan Undang-Undang. Nah, adapun fungsi-fungsi DPR dalam pembentukan Undang-Undang ini yaitu sebagai berikut:
- Pengawasan
- Pengesahan
- Inisiatif
- Pembahasan dan persetujuan
Adapun setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, ada terdapat beberapa perubahan mengenai kedudukan dan sekaligus fungsi DPR dalam pembentukan Undang-Undang. Perubahan-perubahan tersebut yaitu mulai dari jumlah anggota DPR, kedudukan DPR dan MPR, dan penggunaan mekanisme fraksi.
Jumlah anggota DPR ini tentunya bisa berubah sesuai dengan amandemen. Setelah amandemen, kedudukan DPR tentunya tidak lagi sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR akan menjadi lembaga legislatif tunggal dan MPR menjadi lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang khusus dan fungsi yang baik.
Selanjutnya setelah amandemen, penggunaan mekanisme fraksi dalam DPR ini akan diperkuat. Fraksi-fraksi di dalam DPR ini mempunyai peran yang lebih signifikan dalam upaya membentuk pandangan, melakukan pembahasan, pengawasan, dan sekaligus mengajukan Republik Undang-Undang.
Akhir Kata
Demikianlah informasi mengenai kedudukan dan fungsi dpr dalam pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia menurut uud nri tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang dapat admin sampaikan pada pembahasan kali ini.
>Baca Juga Artikel Menarik JabarDigital.com Lainnya di Google News
